Pesanan Rasullah s.a.w

“Wahai manusia sekalian, dengarkanlah perkataanku ini, karena aku tidak mengetahui apakah aku dapat menjumpaimu lagi setelah tahun ini di tempat wukuf ini.

(1) larangan membunuh jiwa dan mengambil harta orang lain tanpa alasan yang hak

Wahai manusia sekalian,

Sesungguhnya darah kamu dan harta kekayaan kamu merupakan kemuliaan ( haram dirusak oleh orang lain ) bagi kamu sekalian, sebagaimana mulianya hari ini di bulan yang mulia ini, di negeri yang mulia ini.

(2) kewajiban meninggalkan tradisi jahiliyah : pembunuhan , riba

Ketahuilah sesungguhnya segala tradisi jahiliyah mulai hari ini tidak boleh dipakai lagi. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara kemanusiaan ( seperti pembunuhan, dendam, dan lain-lain ) yang telah terjadi di masa jahiliyah, semuanya batal dan tidak boleh berlaku lagi. (Sebagai contoh ) hari ini aku nyatakan pembatalan pembunuhan balasan atas terbunuhnya Ibnu Rabi’ah bin Haris yang terjadi pada masa jahiliyah dahulu.

Transaksi riba yang dilakukan pada masa jahiliyah juga tidak sudah tidak berlaku lagi sejak hari ini. Transaksi yang aku nyatakan tidak berlaku lagi adalah transaksi riba Abbas bin Abdul Muthalib. Sesungguhnya seluruh transaksi riba itu semuanya batal dan tidak berlaku lagi.

(3) mewaspadai gangguan syaitan dan kewajiban menjaga agama

Wahai manusia sekalian,

Sesungguhnya syetan itu telah putus asa untuk dapat disembah oleh manusia di negeri ini, akan tetapi syetan itu masih terus berusaha (untuk menganggu kamu ) dengan cara yang lain . Syetan akan merasa puas jika kamu sekalian melakukan perbuatan yang tercela. Oleh karena itu hendaklah kamu menjaga agama kamu dengan baik.

(4) larangan mengharamkan yang dihalalkan dan sebaliknya

Wahai manusia sekalian,

Sesungguhnya merubah-rubah bulan suci itu akan menambah kekafiran. Dengan cara itulah orang-orang kafir menjadi tersesat. Pada tahun yang satu mereka langgar dan pada tahun yang lain mereka sucikan untuk disesuaikan dengan hitungan yang telah ditetapkan kesuciannya oleh Allah. Kemudian kamu menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang telah dihalalkanNya.

Sesungguhnya zaman akan terus berputar, seperti keadaan berputarnya pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun adalah dua belas bulan. Empat bulan diantaranya adalah bulan-bulan suci. Tiga bulan berturut-turut : Dzul Qa’dah, Dzul Hijjah, dan Muharram. Bulan Rajab adalah bulan antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya’ban.

(5) kewajiban memuliakan wanita (isteri)

Takutlah kepada Allah dalam bersikap kepada kaum wanita, karena kamu telah mengambil mereka (menjadi isteri ) dengan amanah Allah dan kehormatan mereka telah dihalalkan bagi kamu sekalian dengan nama Allah.

Sesungguhnya kamu mempunyai kewajiban terhadap isteri-isteri kamu dan isteri kamu mempunyai kewajiban terhadap diri kamu. Kewajiban mereka terhadap kamu adalah mereka tidak boleh memberi izin masuk orang yang tidak kamu suka ke dalam rumah kamu. Jika mereka melakukan hal demikian, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Sedangkan kewajiban kamu terhadap mereka adalah memberi nafkah, dan pakaian yang baik kepada mereka.

Maka perhatikanlah perkataanku ini, wahai manusia sekalian..sesungguhnya aku telah menyampaikannya..

(6) Kewajiban berpegang teguh pada Al Qur’an dan as Sunnah

Aku tinggalkan sesuatu bagi kamu sekalian. Jika kamu berpegang teguh dengan apa yang aku tinggalkan itu, maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Kitab Allah (Al-Quran ) dan sunnah nabiNya (Al-Hadis ).

(7) kewajiban taat kepada pemimpin siapapun dia selama masih berpegang teguh pada al Qur’an

Wahai manusia sekalian..dengarkanlah dan ta’atlah kamu kepada pemimpin kamu , walaupun kamu dipimpin oleh seorang hamba sahaya dari negeri Habsyah yang berhidung pesek, selama dia tetap menjalankan ajaran kitabullah (Al- Quran ) kepada kalian semua.

(8) Kewajiban berbuat baik kepada hamba sahaya

Lakukanlah sikap yang baik terhadap hamba sahaya. Berikanlah makan kepada mereka dengan apa yang kamu makan dan berikanlah pakaian kepada mereka dengan pakaian yang kamu pakai. Jika mereka melakukan sesuatu kesalahan yang tidak dapat kamu ma’afkan, maka juallah hamba sahaya tersebut dan janganlah kamu menyiksa mereka.

(9) Umat Islam adalah bersaudara satu dengan yang lain

Wahai manusia sekalian.

Dengarkanlah perkataanku ini dan perhatikanlah.

Ketahuilah oleh kamu sekalian, bahwa setiap muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, dan semua kaum muslimin itu adalah bersaudara. Seseorang tidak dibenarkan mengambil sesuatu milik saudaranya kecuali dengan senang hati yang telah diberikannya dengan senang hati. Oleh sebab itu janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri.

(10) kewajiban menyampaikan khutbah Rosulullah saw kepada yang lain

Ya Allah..sudahkah aku menyampaikan pesan ini kepada mereka..?

Kamu sekalian akan menemui Allah, maka setelah kepergianku nanti janganlah kamu menjadi sesat seperti sebagian kamu memukul tengkuk sebagian yang lain.

Hendaklah mereka yang hadir dan mendengar khutbah ini menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Mungkin nanti orang yang mendengar berita tentang khutbah ini lebih memahami daripada mereka yang mendengar langsung pada hari ini.

Kalau kamu semua nanti akan ditanya tentang aku, maka apakah yang akan kamu katakan ? Semua yang hadir menjawab : Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan tentang kerasulanmu, engkau telah menunaikan amanah, dan telah memberikan nasehat. Sambil menunjuk ke langit, Nabi Muhammad kemudian bersabda : ” Ya allah, saksikanlah pernyataan mereka ini..Ya Allah saksikanlah pernyatan mereka ini..Ya allah saksikanlah pernyataan mereka ini..Ya Allah saksikanlah pernyatan mereka ini ” [Hadis Bukhari dan Muslim].

Geopolitics of the Mumbai Attacks

On the 26th November the world watched as the mass murder of people was taking place in the Indian city of Mumbai. A group of gunmen carried out what was described as a very sophisticated operation with Indian commando's struggling to cope and failing to contain the attack.

On the surface the attack does not seem that sophisticated due to the type of weapons used and the operations size and scope. However, multiple methods of approaching the city and excellent operational security and discipline in the final phases of the operation, enabled the last remaining attackers to hold out in the Taj Mahal hotel for several days.

The blame for the attacks was placed squarely on Pakistan by the Indian government. As of yet no evidence has been provided apart from the alleged confessions of the one of the captured gunmen, Ajmal Amir Kasab, who, it is said, admitted to being a member of Lashkar-e-Taiba and received training in Pakistan.

US Secretary of State Condoleezza Rice's visit to the region in response to the attacks has resulted in many leaks to the media, which has only fuelled the flames of mistrust. Rice's trip took place amid a rash of leaks in the Indian and US media blaming the Pakistan-based Lashkar-e-Taiba for masterminding the Mumbai attacks. An unnamed Indian official stated in the Wall Street Journal that India had identified Yusuf Muzammil of Lashkar-e-Taiba as the man who orchestrated the plan. The Indian press over the week after the bombings reported that India had "proof" that Pakistan's ISI was involved in the Mumbai attacks. Significantly, the New York Times cited an unnamed former US Defence Department official as saying that: "American intelligence agencies had determined that former officers from Pakistan's Army and its powerful Inter-Services Intelligence agency helped to train the Mumbai attackers".

No evidence has been made public to confirm any such accusations. Several articles have cast doubt on even the basic claims made about the detained gunman. The Times in London noted that Pakistani officials had been unable to trace Kasab to the village of Faridkot in Punjab-a fact widely cited by Indian police-and pointed out that there were in fact three villages with that name in the province.

India continues to allege that Pakistan was directly involved in the bombings. In New Delhi on the 3rd December, Condoleezza Rice publicly backed India's demands on Pakistan for tough measures against the alleged perpetrators of the atrocity. The following day, after meeting with President Zardari in Islamabad, she declared that Pakistan was "very focussed and committed" to fighting terrorism, but reinforced the message that the Pakistani government had to provide "unequivocal assistance" to India.

Hence the bombings are being blamed on Pakistan and pressure is being placed upon Pakistan to root out such perpetuators, without a shred of evidence being presented.

India's Domestic Woes

With general elections in early 2009 an important aspect of the bombings that has been deliberately missed is the role of right wing Hindu groups who have already been implicated in other bombings in India that resulted in violence against Muslims.

The BJP which is a coalition of Hindu parties has previously used violence such as the Gujarat massacre and the Godhra issue for electoral politics. With National elections in May 2009 Chief Hemant Karkare of the Anti-Terror task force (ATS) had already exposed links between right wing Hindu groups and the Malegoan and Samjauta express blasts, something which was designed in a manner to pin blame on Muslims. The chief had exposed the involvement of the mode of operations of various radical Hindu groups, despite severe political pressure. He was also in the middle of an investigation which would have exposed the secret links between the Indian military and Hindu terror groups. His investigation resulted in uncovering the involvement of three Indian military intelligence officers in terrorist acts that were blamed on Muslim groups. In the very first hours of the Mumbai attack, the unknown attackers were able to achieve a singular feat: the targeted murder of Hemant Karkare,

Right wing Hindu groups began an aggressive advertisement campaign across India urging a scared population to rise against the government. Two days after the attacks, front-page advertisements appeared in several newspapers in Delhi showing blood splattered against a black background and the slogan "Brutal Terror Strikes At Will" in bold capital letters. The ads signed off with a simple message: "Fight Terror. Vote B.J.P." There were also advertisements that were cast as an appeal from Atal Bihari Vajpayee, the prime minister in the last BJP led coalition government. They cited the loss of lives in Mumbai and concluded, "We must elect a government that can fight terror tooth and nail."

The right wing Hindu groups who make up the coalition in the BJP want to see India emerge as a superpower closely allied with the United States. They are excited about American plans for India as a regional policeman and have no problem in confronting Pakistan to achieve this status. They think time is slipping and they don't want a hesitant political leadership in their way. Already the instability in the wake of the Mumbai attacks is being exploited to start a war with Pakistan. The fact that this will also help the US military facing a tough time in Afghanistan appears to be more than just a coincidence.

This is why public opinion in India is shifting from stunned to furious. India's government led by the Congress party is politically weak and nearing the end of its life span. It lacks the political power to ignore the attack, even if it were inclined to do so. If it ignored the attack, it would fall, and a more intensely nationalist government would take its place.

The position of the Congress party was further hampered by a US official who told the Associated Press that the Indian authorities had been told of an apparent plot to launch an attack on Mumbai from the sea. The leaking of such information by the US at such a crucial time for the Congress led government has played directly into BJP hands.

Pakistan

The US and India for some time have accused Pakistan's Inter-State Intelligence (ISI) apparatus and elements within the army of supporting, training and maintaining Jihadi groups throughout the region. In order to understand this claim and the subsequent actions Pakistan is continually being pressurised to undertake, the reality of Jihadi groups and the role they have played in the region needs to be understood.

The Soviet invasion of Afghanistan in 1979 was not viewed as an isolated event of limited geographical importance but had to be contested by the US who viewed it as a potential threat to the Persian Gulf region. Operation Cyclone was the code name for the United States CIA programme to arm the Afghan mujahideen. The US also initiated programs for training Jihadi groups in techniques such as car bombings and assassinations and in engaging in cross-border raids into the USSR. The so called support for Islamisation was seen as necessary and a useful tool to drive out the Soviet Union. In this way the US through Pakistan and the ISI trained and funded many Jihadi groups.

The US eventually stopped all funding after the Soviet withdrawal in 1989 and essentially left Pakistan to pick up the mess. The cooperation between the Pakistani army, Mujahideen and the ISI meant relations ran deep and this continued until 9/11. After the events of 9/11 the Jihadi groups, the training camps and Pakistan's support to the Taliban were seen as counter to US interests. As a result when Musharraf sided with the US in the war on terror the supply line that fed the network of Jihadi groups ceased.

It should be remembered that the Taliban and all the mujahideen groups could not exist without the support Pakistan provided them. They were never independent and therefore could never become self-sufficient. For the US the Islamisation programme has essentially outlived its use and was now threatening US interests. Therefore after 9/11, in cahoots with General Musharraf, the US has worked to actively reverse this process. However, the US is finding that many elements within the army and especially within the ISI are refusing to end their support to the Mujahideen. The US is also in similar vain looking to reverse the Islamic revolution which it secretly backed in Iran in 1979 as it has outlived its use but is finding similar problems as conservatives exist across the military, intelligence services and judiciary.

It is for these reasons Pakistan is continually blamed for having radical elements amongst its ranks. Musharraf was given over $10 billion dollars to purge his army and carry out military action along the Durand line against targets chosen by US intelligence. Although Musharraf complied, on many occasions due to pressure from elements within the army, deals were made with tribal leaders to not support the Taliban and other Jihadi groups. However after 5 years the US has found this strategy has failed and the Taliban have returned even stronger.

It is for this reason the bombings in Mumbai have been used to pressurize Pakistan to remove the radical (Islamic) elements within the military apparatus as well as the ISI. Pakistan is also being accused of having training camps (which the US funded during the Soviet invasion) which need to be bombed, so that the US and NATO can win the war in Afghanistan.

Without Pakistan's cooperation the US would be in a real predicament since it would be unable to gain full grip on the region.

Regional Geopolitics

President elect Barack Obama has made it very clear that the real war is not in Iraq but along the Durand line in the sub-continent. Pakistan is right in the middle of this geopolitical struggle. However the problem is not actually Afghanistan, but central Asia. Afghanistan became a problem because the US has failed after five years to dominate Afghanistan.

US interests in the region, centre around containing China and attempting to deal with a resurgent Russia who is adamant on bringing back under its fold all the nations that formed the USSR. The US in the mid-1990's viewed India as key to containing China and as a result the US through many multinationals and defence deals worked to develop India as a counter weight to China. The biggest problem the US-India axis faced was the huge financial burden India had in maintaining troops in Kashmir. Hence the key for the US in the region is solving the Kashmir dispute, which will then allow India to police the region. However Islamic elements within the Pakistan army continue to frustrate such a plan.

All this clearly shows that the region will only grow in importance, and Pakistan holds the key for US hegemony in the region.

If all such issues are taken in to account any of the following scenario's are possible:

* The position of the Congress Party has weakened considerably with the Mumbai bombings. Radical elements from the right have successfully created public opinion against the Congress led government in regards security failures and inaction. Congress will have to undertake some action if it wants to win the general election in 2009. India may push forces forward all along the Indo-Pakistani frontier, move its nuclear forces to an alert level, and may even bomb some targets in order to appease domestic public opinion.

* Given the nature of the situation India could attack short distances into Pakistan and even carry out air strikes deep in Pakistan. However this would be fraught with danger due to the response Pakistan could give.

* India may move to a near-war posture, but will use this to make demands of Pakistan, such as passing intelligence and dismantling Jihadi training camps. However the problem with this outcome is that it may be seen as insufficient action by the Indian public.

* For the US any type of confrontation between India and Pakistan means Pakistani forces would be shifted from the Durand line to the border with India, which in essence would give the Taliban a field day as the noose that was attempting to tighten it would have disappeared.

* The US in all cases will have to heed to Indian demands to increase the military presence against Pakistan to a near war situation. This places the US in a considerable dilemma since its forces will have to defend themselves on their own. However, more importantly a stray bullet, missile or tank on the Indian Pakistan border could kick-start a war.

* Both the US and India will up the ante against radical elements within the Pakistani establishment. The US will pressurise the Pakistan government to dismantle the Jihadi training camps, bomb those who support them and purge the army and ISI. This to some extents will create a problem in Pakistan as Zardari's civilian government is weak and unable to impose itself on the military. Zardari's initial decision of sending the head of the ISI caused him much embarrassment. Lieutenant General Ahmad Shuja Pasha sent a lower ranking officer, which for the US and India will continue to be used as a basis to prove that radical elements actually run the country.

* In the long term this may very well mean the US will extend bombing well into Pakistan and do the job the Pakistani army refuses to do. However this will lead to a direct confrontation with Pakistan and its army, and the current US situation in the region is very weak to carry out such operations.

A Resurgent Pakistan

Islamabad has been unable to control radical Pakistani Islamic groups. India in the past did not want war with Pakistan as it felt it had more important issues to deal with domestically. New Delhi therefore accepted Islamabad's assurances that Pakistan would do its best to curb terror attacks, and after suitable posturing, allowed tensions originating from Islamist attacks to pass. However this will in all cases not happen after the Mumbai bombings.

For Pakistan it will have a much more aggressive India and the US who is not only bribing Pakistan with aid to kill its own people, but is very quickly running out of patience with Pakistan's performance.

Pakistan finds itself at the centre of a geopolitical conflict that will only get more complex as the aftermath of the Mumbai attacks unfold. Pakistan has done nothing to shape the geopolitics that is unfolding in front of its very eyes. The civilian government of Zardari is out if its league and has reduced itself to being America's proxy. The Radical (Islamic) elements within Pakistan understand US intentions well and are attempting to defend Pakistan against US hegemony. However they have found resistance from secular elements within the establishment.

Pakistan actually has no choice but to restructure the nation so it can better deal with the geopolitics that is being played out. However weak anyone considers Pakistan it actually has all the ingredients that will allow it to industrialise rapidly and take its destiny into its own hands. This can be seen as:

* Pakistan has actually sustained America's war in Afghanistan by supplying it essential fuel. According to expert data, almost 80% of the fuel used by the American war machine in Afghanistan is currently being supplied by Pakistani refineries.

* Pakistan has immense varieties of minerals and natural resources. Baluchistan province is a mineral rich area having substantial mineral, oil and gas reserves which have not been exploited to their full capacity or fully explored.

* Any developing nation needs large reserves of energy resources as industrialisation would not be possible without them. Whilst countries like Japan and Germany were forced into territorial expansion and colonialism due to their small energy resources, Pakistan has no such problem. Pakistan has no shortage of coal and gas. Pakistan has been blessed with the world's largest untapped coal reserves, whilst its operational coal reserves are the 4th largest in the world. The Thar coal field in Sindh is the world's largest coal field. Thar coal is one of the world's largest lignite deposits discovered spread over more than 9,000 sqkm. It comprises around 175 billion tonnes of coal which is the equivalent of 618 billion barrels of crude oil. This would meet country's fuel requirements for centuries.


* Pakistan has managed to achieve virtual self sufficiency in submarine development, tanks, aircraft overhaul, bullets, arms, trainer aircraft, combat aircraft, frigates and navy ships. The Pakistan Aeronautical Complex facility is the world's third largest assembly plant assembling and manufacturing aircrafts.


* Pakistan has managed to establish the foundations of a manufacturing sector and military industry. All it would need to do is expand its capacity. It has already managed to develop nuclear weapons, its own drones, a tactical ballistic missile programme and a basic space programme. With the political will, only achievable today with a sincere Islamic leadership, Pakistan could very easily become a global player.

Pakistan needs to restructure the economy as well as the nation in order to deal with its problems and challenges. The current scenario, if allowed to continue, will lead to the inevitable fragmentation of Pakistan. However unlike Iraq, Pakistan has all the ingredients it needs to change. All it needs is the political will to do so. Pakistan must take its destiny into its own hands and become the Khilafah, which the Messenger of Allah promised would return. So we ask the people of Pakistan, in their capacity as Muslims who belong to this noble Ummah, to work with Hizb ut-Tahrir and rise up against these rulers and systems and replace them with the Khilafah ruling system.

"Allah has promised, to those among you who believe and work righteous deeds, that He will, of a surety, grant them in the land, inheritance (of power), as He granted it to those before them; that He will establish in authority their religion - the one which He has chosen for them; and that He will change (their state), after the fear in which they (lived), to one of security and peace: 'They will worship Me (alone) and not associate aught with Me. 'If any do reject Faith after this, they are rebellious and wicked." [Surah Nur 24:55]

Source: www.khilafah.com and www.mykhilafah.com

The Story of Yoga

Sekali lagi fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan (MFK) menarik minat umat Islam untuk diperbincangkan. Kali ini berkenaan dengan pengharaman senaman yoga, selepas sebelum itu isu fatwa pengharaman pengkid telah dikeluarkan oleh pihak yang sama. Pelbagai pandangan telah diberikan oleh umat Islam berkenaan isu pengharaman senaman yoga ini, sebagaimana juga dengan isu pengharaman pengkid. Bukan sekadar pandangan atau kritik, malah kekeliruan juga banyak muncul hasil dari keputusan majlis fatwa ini.

Beberapa hari lepas, pengerusi MFK, Prof Datuk Dr Abdul Shukor Husin, berkata senaman yoga berasal daripada masyarakat Hindu menggabungkan tiga unsur, iaitu amalan fizikal (senaman), keagamaan serta mantera pemujaan bagi mendapatkan ketenangan, manakala kemuncaknya penyatuan diri dengan tuhan, boleh merosakkan akidah umat Islam. Oleh itu, katanya, ahli majlis itu memutuskan apa juga jenis dan bentuk amalan yang mengandungi unsur sedemikian dilarang dan bertentangan dengan syariat Islam.

Walaupun terdapat pihak yang mengkritik, namun di sini kita melihat satu usaha yang baik telah dilakukan oleh pihak Majlis dalam usaha mereka untuk menjaga aqidah umat Islam itu sendiri. Tetapi apa yang lebih penting yang perlu kita sedar adalah bahawa fatwa ini tidak akan dapat memberikan kesan apa-apa kepada masyarakat jika sekiranya ianya tidak di dokong oleh penerapan undang-undang oleh negara. Hukum haramnya pengkid mahupun senaman yoga ataupun apa sahaja yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan itu hanya akan menjadi sekadar penyedap hati yang dapat memuaskan segelintir umat Islam. Tetapi hakikatnya adalah, fatwa yang dikeluarkan itu tidak akan dapat dilaksanakan di tengah-tengah kehidupan umat. Dengan kata lain, umat Islam di Malaysia boleh ‘percaya’ bahawa yoga itu haram, namun jika ada di kalangan umat Islam yang masih melakukan yoga, maka siapakah yang akan mengenakan hukuman terhadap perbuatan tersebut?

Wahai umat Islam! Wahai penguasa umat Islam! Wahai para ulama kaum Muslimin! Sedarlah bahawa Islam itu bukan hanya sekadar fikrah yang hanya tertulis sebagai suatu maklumat semata-mata, tetapi ianya adalah sesuatu yang wajib dan perlu diterjemahkan sebagai suatu thariqah pelengkap kepada keyakinan kita bahawa Islam itu adalah merupakan suatu cara hidup yang sempurna. Dalam erti kata yang mudahnya hukum-hakam Islam itu wajib diterapkan di dalam kehidupan umat Islam itu secara nyata. Sebagai contoh, fikrah Islam mengajar bahawa zina itu haram dan sesiapa melakukan zina, maka dia wajib dihukum 100 kali rotan. Thariqah Islam di dalam kes ini menyatakan bahawa wajiblah ada satu institusi yakni Mahkamah Khusumat yang wajib menjatuhkan hukum ke atas pelaku zina dan merotan mereka dengan 100 kali rotan. Penggabungan di antara fikrah dan thariqah inilah yang menjadikan Islam sebagai agama yang sempurna.

Tidak ada guna jika zina difatwakan haram, namun tidak ada hukuman ke atas pelaku zina, sebagaimana di dalam kes tidak ada hukuman ke atas pelaku yoga ini. Juga, tidak ada guna jika zina difatwakan haram, namun pelakunya hanya dihukum 6 kali sebatan. Islam bukanlah satu agama yang mengandungi hukum-hakam yang hanya perlu ‘difatwakan’, namun tidak ada ‘akibat’ (hukuman) dari pelanggaran keharaman tersebut. Dalam erti kata yang mudahnya Islam itu bukan hanya sekadar untuk ‘difatwakan’ semata-mata bahawa itu haram dan itu halal, tetapi ianya adalah suatu bentuk fikrah dan thariqah yang wajib diterapkan oleh individu, masyarakat dan juga negara.

Dalam pada seluruh Malaysia, khususnya umat Islam di Malaysia kecoh kerana pengharaman senaman Hindu ini, umat Islam hendaklah sedar bahawa banyak lagi senaman lain yang mengandungi unsur haram di dalamnya. Boleh dikatakan semua senaman yang lain yang dilakukan oleh umat Islam, khususnya yang selalu dianjurkan dan banyak juga yang muncul di kaca TV adalah juga haram hukumnya. Apa tidaknya, semua senaman yang muncul di kaca TV memaparkan perempuan yang tidak menutup aurat dan kalau menutup aurat sekalipun, di dalam keadaan yang cukup tidak sempurna seperti berbaju T dan berseluar track. Walhal pakaian bagi wanita Muslimah yang diwajibkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah berjilbab dan bertudung labuh. Perbuatan perempuan yang tidak bertudung atau bertudung pendek, terkinja-kinja melompat ke sana-sini, berbaring, berlakunya ikhtilath (percampuran) di antara kaum lelaki dan banyak lagi perbuatan lainnya, semuanya adalah haram!

Justeru, semua bentuk senaman ini juga mesti difatwakan haram oleh Majlis Fatwa. Kita tertunggu-tunggu dan tertanya-tanya sama ada Majlis Fatwa Kebangsaan akan mengeluarkan fatwanya terhadap senaman-senaman lain yang jelas-jelas haram di sisi Islam, walaupun tidak terdapat unsur pemujaan sekalipun. Janganlah hendaknya MFK memilih-milih untuk berhukum dengan hukum Allah ini kerana jelas bahawa membeza-bezakan hukum Allah ini adalah suatu perkara yang pastinya mengundang murka dan azab dari Allah swt. FirmanNya:

“...Apakah kamu hanya beriman kepada sebahagian (dari isi) Kitab dan kufur (mengingkari) akan sebahagian yang lain? Maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian itu dari antara kamu selain dari kehinaan ketika hidup di dunia, dan pada hari kiamat akan dimasukkan mereka ke dalam azab seksa yang amat berat. Dan (ingatlah), Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu kerjakan. Mereka itulah orang-orang yang membeli (mengutamakan) kehidupan dunia (dan kesenangannya) dengan (meninggalkan perintah-perintah Allah yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan) akhirat; maka tidak akan diringankan azab seksa mereka (pada hari kiamat), dan mereka pula tidak akan diberikan pertolongan” [TMQ al-Baqarah (2):85-86].

www.mykhilafah.com

www.mykhilafah.com

Kuasa politik vs kuasa polis

Ketua Polis Negara, Tan Sri Musa Hassan mengingatkan ahli-ahli politik supaya tidak mencampuri urusan anggota Polis Diraja Malaysia (PDRM) berhubung tugas penguatkuasaan yang dijalankan. Ini merujuk kepada terdapatnya di kalangan ahli-ahli politik yang menggunakan pengaruh mereka untuk membatalkan saman yang telah dikeluarkan kepada orang ramai. Ada yang datang sambil membawa 100 saman dan meminta PDRM membatalkannya. Tambah Musa, ini akan menyukarkan PDRM untuk melaksanakan tugasnya secara profesional.

Jika selama ini, kes orang-orang politik yang keji ini campur tangan di dalam memberi arahan kepada polis untuk melakukan sesuatu tindakan tidak pernah dipublikasikan, kini ia telah dinyatakan secara terang-terangan oleh Ketua Polis Negara sendiri. Bagaimanapun, kita tidak tahu apakah niat Musa Hassan di dalam membuat pendedahan sebegini. Apakah beliau benar-benar ingin melakukan kerja secara profesional dan tidak mahu ada campur tangan dari kuasa politik atau mungkinkah ada arahan dari orang politik lain yang lebih tinggi jawatannya agar dilakukan pendedahan untuk menjatuhkan orang politik yang lebih rendah tersebut. Hanya Musa Hassan dan Allah SWT yang tahu hakikatnya.

Namun apa yang pasti, selama ini memang terdapat golongan politik yang ‘memberi arahan’ kepada pasukan polis dan hal ini ternyata memberi kesan kepada polis. Dengan adanya pendedahan ini, trek rekod polis yang memang buruk pada pandangan masyarakat, nampaknya akan semakin buruk. Apa tidaknya, telah terbukti bahawa ‘kuasa politik’ selama ini telah campur tangan di dalam kuasa polis dan nampaknya kuasa politik lebih ‘powerfull’ dari kuasa polis, walaupun hal itu terletak di dalam bidang kuasa polis.

Jika polis benar-benar ingin dilihat profesional, bukan setakat campur tangan di dalam kes saman trafik sahaja, malah campur tangan di dalam kes-kes lain, termasuklah kes-kes yang berprofil tinggi, mestilah didedahkan oleh Ketua Polis Negara. Pendedahan yang ikhlas amat penting agar polis dinilai oleh rakyat sebagai sebuah badan yang benar-benar menjaga keamanan rakyat, bukannya menjaga ‘keamanan’ orang-orang politik yang berpengaruh. Namun, beranikah KPN mendedahkan segala campur tangan yang ada?

Pihak polis mestilah menjalankan kerja secara profesional, bukannya mematuhi arahan orang politik secara membabi buta. Semua campur tangan di dalam hal lain juga mestilah dihentikan, bukan sekadar hal saman sahaja. Ini termasuklah ‘menerima arahan’ untuk melakukan sesuatu tindakan yang jelas bertentangan dengan hukum syarak. Contohnya arahan dan campur tangan daripada ahli-ahli politik yang menyuruh PDRM melakukan tangkapan ke atas golongan yang menyeru kepada Islam.

Siapa tidak tahu bahawa jika ada sahaja apa-apa demonstrasi, ceramah atau apa jua penerbitan yang memuhasabah pemerintah, maka hal ini akan terus diperhatikan dan diambil tindakan segera oleh polis. Berapa ramai dari kalangan pendakwah yang ikhlas berjuang untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini yang sering berhadapan dengan tangkapan oleh pihak polis. Walhal PDRM seharusnya menjadi pelindung kepada seluruh rakyat dan bukannya melindungi beberapa kerat pemimpin yang berpengaruh. Merekalah yang seharusnya memastikan hukum Allah ditegakkan, bukannya menghalang penegakan hukum Allah. Tindakan PDRM yang menghalang sungguh-sungguh pendakwah dari memuhasabah pemerintah sekular sekarang dan tindakan mereka menghalang dari penegakan deenullah sangatlah hina di sisi Allah, dan di sisi orang-orang yang beriman. Kerana ini, tidak hairanlah ramai yang menganggap dan mengatakan bahawa hubungan polis dan kerajaan hanyalah umpama hubungan anjing dan tuannya.

PDRM selaku badan yang menjaga keamanan memang seharusnya bertindak dengan telus dan memastikan syariat Islam ditegakkan. Hanya dengan cara itu sahajalah PDRM akan dilihat sebagai sebuah badan yang profesional dan bersih dari segala undur maksiat.

Di dalam Daulah Islam, pasukan keamanan di dalam negeri atau polis diberi tugas yang mulia, iaitu memelihara dan menjaga syariat Islam, mengelola keamanan di dalam negeri, memastikan semua syariat Islam dipatuhi oleh setiap rakyat. Ini berdasarkan Hadis daripada Rasulullah Sallahu alaihi wa Sallam yang menerangkan perlantikan Qais bin Saad sebagai ketua pasukan polis dan di sentiasa diletakkan di sisi Rasulullah. Imam al Bukhari telah meriwayatkan dari Anas bin Malik yang bermaksud:

“Sesungguhnya Qais bin Saad di sisi Nabi saw. memiliki jawatan sebagai ketua polis dan ia termasuk di antara para amir”

Hadis ini menunjukkan bahawa betapa rapatnya hubungan polis dengan pemerintah, tetapi tugasnya adalah menerapkan apa jua perintah Rasulullah yang berupa hukum-hukum Allah ke atas manusia. Dengan kata lain, tugas mulia pasukan polis adalah memastikan hukum Allah berjalan di muka bumi. [Ajhizah ad-Daulah al-Khilafah fil hukm wal Idarah -Struktur Negara Khilafah : Pemerintahan dan Administrasi- Hizbut Tahrir hlm 161]